Konseptualisasi ASEAN Way

oleh Dinar Okti Noor Satitah

ASEAN Way dapat dikatakan sebagai cara-cara ASEAN dalam menanggapi dan menanggulangi permasalahan yang ada. Secara sederhana ASEAN Way juga merupakan suatu pembentukan identitas bagi negara-negara Asia Tenggara di tengah maraknya dominasi negara-negara Barat dan juga negara maju. ASEAN Way dapat menjadi suatu pedoman bagi negara Asia Tenggara khususnya untuk bertindak atau dalam menyelesaikan masalah. Beberapa karakteristik dari konsep ASEAN Way antara lain adalah penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara anggotanya dengan tidak melakukan interensi terhadap masalah internal negara lain, mengusahakan resolusi konflik dengan cara-cara damai serta tidak menggunakan ancaman kekerasan. Metode yang digunakan dalam manajemen konflik melalui konsep ASEAN Way umumnya didasarkan pada musyawarah atau konsensus. Hal ini untuk mencegah pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar untuk bertindak sewenang-wenang.

ASEAN Way mendorong negara – negara di kawasan asia tenggara untuk mencari cara untuk bekerja sama secara maksimal dengan cara dialog serta konsultasi. Proposal dari Thailand untuk “flexible engagement” di tahun 1998 merupakan terobosan baru untuk perubahan cara diplomasi di ASEAN. Flexible engagement yang dimaksud diatas adalah perbincangan yang dilakukan oleh negara – negara anggota ASEAN untuk membicarakan tentang masalah – masalah domestik serta kebijakan didalam negeri negara anggota ASEAN tanpa ada maksud untuk mengintervensi negara satu sama lain. Proposal dari Thailand tersebut awalnya tidak diterima oleh negara – negara anggota ASEAN, kecuali Filipina, karena menganggap proposal tersebut sebagai pelanggaran intervensi isu domestik suatu negara.

Selain itu, mekanisme yang digunakan adalah pendekatan secara informal. Pendekatan secara informal ini dimaksudkan agar mencairkan ketegangan yang umum terjadi pada pihak-pihak yang berselisih. Dengan memanfaatkan nilai positif dari mekanisme ini, maka penyelesaian konflik dengan cara-cara yang damai dapat dicapai. Pada masa awal terbentuknya ASEAN, salah satu isu yang menjadi bahasan utama adalah mengenai keamanan.Salah satu produk ASEAN dalam menanggapi isu keamanan adalah deklarasi ZOPFAN ( Zone of Peace, Freedom and Neutrality) pada bulan November 1971. Konsep ZOPFAN di sini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan, menjamin kebebasan serta melindungi regional Asia Tenggara dari campur tangan pihak asing.

Dicetuskannya kebijakan rapprochement dengan Barat dan Cina oleh Michael Gorbachev, telah menandakan bahwa geopolitik Cold War telah berakhir di kawasan Asia Tenggara. Hal ini terbukti dengan adanya penarikan pasukan Vietnam yang menginvasi Kamboja dan ditanda tanganinya Paris Peace Settlement tahun 1991. Meskipun di sisi lain hal ini memiliki dampak positif, akan tetapi di satu sisi lainnya juga mendorong para pemimpin regional untuk mengedepankan pola-pola shared vision untuk masing-masing kawasan mereka pasca Cold War. Dalam konteks kawasan Asia Tenggara, para negara anggota saling berusaha untuk dapat melakukan kesepakatan-kesepakatan dengan Amerika Serikat dan Cina sebagai negara terkuat yang muncul ketika masa itu demi memberikan implikasi positif bagi keamanan regional.

Survei tentang inisiatif kebijakan luar negeri ASEAN telah mengungkapkan gambaran yang kompleks dan tidak konsisten mengenai pengambilan keputusan dalam organisasi tersebut. Untuk membuat lebih mudah diakses penilaian sistematisnya, inisiatif kebijakan luar negeri ASEAN bisa dikategorikan, pertama, kepatuhan dengan norma konsultasi dan mencari konsensus dalam proses pengambilan keputusan dan, kedua, menurut konkordansi dengan ASEAN tentang konsensus mengenai isu kebijakan. Kriteria pertama terlihat ketat pada proses kebijakan sedangkan yang kedua menilai substansi kebijakan. Akibatnya, empat kategori kasus dapat dibedakan: Inisiatif yang mengikuti norma-norma prosedural dalam proses pengambilan keputusan dan tidak memerlukan negosiasi substansial untuk posisi kebijakan, inisiatif yang sesuai dengan norma-norma konsultasi dan konsensus tetapi harus mengatasi perbedaan pendapat yang besar, inisiatif yang tidak mengikuti norma-norma prosedural namun kebijakan yang diusulkan tidak bertentangan dengan sensitivitas mitra ASEAN atau pemahaman sebelumnya, inisiatif yang melanggar norma-norma prosedural dan bertentangan dengan kepekaan anggota lain, atau perjanjian sebelumnya (Nischalke, 2000: 103).

Meskipun tidak menjadi kebijakan resmi, deklarasi tersebut merugikan ASEAN dan memberi kesan yang akurat dari perpecahan. Dalam dua lainnya, kasus yang lebih baru, inisiatif sepihak yang mengabaikan norma-norma prosedural dan keprihatinan fundamental strategis dari mitra ASEAN, meskipun bergantung pada dukungan ASEAN. Menariknya, salah satu fitur umum dari kebanyakan inisiatif mengabaikan "cara ASEAN" justru adalah adanya keterlibatan aktor non-kementerian luar negeri. Departemen Luar Negeri memenuhi peran sebagai repositori dari "cara ASEAN", sebagai pejabat mereka berpengalaman dalam prosedur ASEAN (Nischalke, 2000: 104). Secara keseluruhan, tidak sesuai dengan "cara ASEAN" telah terlalu biasa, dan pengaruh eksternal terlalu kuat, untuk mendukung gagasan masyarakat. Sementara kohesi eksternal ASEAN telah mengesankan, hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang kepatuhan terhadap proses hukum dalam pengambilan keputusan atau adanya pandangan kebijakan bersama (Nischalke, 2000: 106).

Kesimpulan

Pengambil keputusan di negara-negara ASEAN telah menunjukkan keengganan untuk mematuhi norma konsultasi dan konsensus. ASEAN telah membentuk sebuah komunitas kenyamanan berdasarkan pertimbangan fungsional daripada komunitas visi bersama. Temuan ini melemparkan keraguan pada keoptimisan ASEAN sebagai komunitas keamanan yang muncul. Secara sederhana ASEAN Way juga merupakan suatu pembentukan identitas bagi negara-negara Asia Tenggara di tengah maraknya dominasi negara-negara Barat dan juga negara maju. ASEAN Way dapat menjadi suatu pedoman bagi negara Asia Tenggara khususnya untuk bertindak atau dalam menyelesaikan masalah. Perlu ada konsep dan perencanaan terobosan untuk mengakselerasi integrasi ASEAN sesuai kepentingan negara-negara anggota. Dalam banyak hal "ASEAN Way" kurang signifikan dalam menuntaskan sejumlah persoalan internal karena masih terkendala faktor psikologis domestik dan ego masing-masing anggota.

REFERENSI

Nischalke, Tobias Ingo. 2000. Insights from ASEAN’s Foreign Policy Co-operation: The “ASEAN Way”, a Real Spirit or a Phantom? Dalam Contemporary Southeast Asia, Volume 22, Number 1, April.

“ASEAN Way” online dalam http://politik.kompasiana.com/2011/01/15/asean-way/ diakses pada26 Mei 2011 pukul 11.04

Bentuk Baru dari Demokrasi dalam Menghadapi Globalisasi

Demokrasi selama ini merupakan ide yang mendominasi dalam pembentukan organisasi politik nasional negara-negara di dunia. Tidak hanya di negara-negara Barat seperti AS dan negara-negara Eropa saja, akan tetapi turut menyebar hingga ke Amerika Latin, Asia dan Afrika. Proses dan prosedur demokrasi yang sedang berlangsung di dunia menyebabkan perubahan jumlah negara-negara otoritarian yang cukup mencolok dalam beberapa dekade terakhir ini. Apabila pada pertengahan 1970-an jumlah negara-negara otoritarian mendominasi sekitar dua pertiga dari keseluruhan negara-negara di dunia, saat ini jumlahnya menurun drastis hingga hanya tersisa kurang dari sepertiganya (Held, 1997).

David Held (1991) menunjukkan betapa lemahnya demokrasi ketika sebuah kebijakan yang mempengaruhi masyarakat di negara lain, hanya menjadi sebuah kebijakan nasional. Seperti ijin untuk penebangan hutan hujan, yang mungkin akan membahayakan pihak lain, secara formal tidak ada tanggung jawab dari negara pengambil keputusan jika terjadi bencana di luar teritorinya. Pada saat yang bersamaan, kebijakan juga dibuat secara quasi-regional atau quasi-internasional. Sehingga demokrasi yang berarti pengaturan nasib sendiri, menjadi sangat poblematik. Saat ini, dengan adanya pertumbuhan yang cepat dari interkoneksi dan interrelasi antara negara dan masyarakat yang bersifat cenderung kompleks, muncul tantangan terhadap demokrasi dalam batas-batas negara. Selain itu juga terdapat pertanyaan penting mengenai apakah negara bangsa sendiri masih bisa menjadi sumber pemikiran mengenai demokrasi. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama harus dipahami mengenai sifat dasar dari globalisasi.

Globalisasi paling baik dipahami sebagai fenomena spasial dimana di satu sisi diawali dari ‘lokal’, yang kemudian diakhiri dengan ‘global’ di ujung yang lainnya (Held, 1997). Hal ini menggambarkan perubahan dalam pola aktivitas maupun organisasional manusia yang menjadi transkontinental atau transregional, dimana aktivitas harian manusia bisa dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di belahan bumi yang lain. Jadi, pada dasarnya globalisasi merupakan fenomena multidimensional yang meliputi domain aktivitas dan interaksi yang beraneka ragam, termasuk ekonomi, militer, budaya, sosial, politik, lingkungan dan sebagainya.
Kembali ke demokrasi, transformasi sifat alami dan prospek dari komunitas politik demokratis di era globaliasi sendiri meliputi beberapa hal. Pertama adalah efektivitas kekuatan politik yang tidak lagi sepenuhnya berada di tangan pemerintah, akan tetapi dibagi dan menyebar ke agensi-agensi dalam level nasional, regional maupun internasional. Kedua, ide mengenai nasib komunitas politik tidak lagi semata terletak dalam batas-batas satu negara saja. Ketiga, operasi negara-negara dalam sistem regional dan global yang semakin kompleks memiliki pengaruh terhadap otonomi maupun kedaulatan negara sendiri.

Perubahan tersebut terutama dalam keseimbangan harga dan keuntungan dari sebuah kebijakan maupun perubahan dalam keseimbangan kerangka kerja nasional, regional dan internasional. Keempat adalah masalah perbatasan negara yang banyak mewarnai abad ke-21. Dalam era dimana para aktor-aktor transnasional selalu melakukan perpindahan antar batas-batas negara, setiap keputusan dan kebijakan negara mengenai perbatasan tidak hanya mempengaruhi rakyatnya semata, akan tetapi juga rakyat dari negara-negara lain. Dari keempat sifat demokrasi ini dapat dipahami kalau tatanan demokratis di era globalisasi tidak bisa dipahami dalam lingkup sempit negara bangsa atau suatu komunitas tertutup saja, terutama ketika dunia sudah terinterkoneksi dalam intensitas maupun ekstensitas yang melewati batas-batas suatu negara.

Lalu bagaimana nasib legitimasi saat keputusan yang menyangkut tentang hidup mati banyak orang diambil ketika orang-orang yang bersangkutan tidak mempunyai hak untuk menentukan? Atau bagaimana nasib legitimasi ketika keputusan yang diambil mempengaruhi orang-orang di negara lain, atau hanya segelintir orang yang mempunyai kesempatan untuk mempengaruhi justifikasi?

Batas-batas territorial menjadi dasar apakah seseorang termasuk atau tidak termasuk dalam partisipasinya untuk pembuatan keputusan, namun hasil dari keputusan itu seringkali melewati batas-batas teritori. Implikasinya tidak hanya pada legitimasi tetapi ide dasar demokrasi itu sendiri. Bagaimana demokrasi seharusnya dipahami dalam dunia yang independen dan dunia ketergantungan. Masalahnya adalah bagaimana demokrasi dapat bertahan dalam power dan otoritas yang saling terhubung. Bagi demokrasi tidak hanya mengimplementasikan unsur-unsur kelompok sipil, hak-hak sosial politik, tapi juga pemenuhan terhadap hak-hak dalam dunia yang sangat kompleks, intergovernmental, dan struktur power transnasional. Jika demokrasi dapat dijalankan dengan melewati lintas batas negara, maka ini adalah arti dasar dari demokratisasi di era kekinian.

Dalam konteks ini, seharusnya terjadi pemikiran ulang tentang arti dan tempat dari demokrasi. Ada dua konsekuensi dari globalisasi, yaitu proses keterhubungan antara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan militer yang mengubah sifat dari kedaulatan negara; dan keterhubungan global membuat rantai yang menyambungkan kebijakan politik dan outcomesnya antara satu negara dengan negara lain. Hal yang perlu dipikirkan ulang adalah memikirkan kembali arti dari politik dalam kaitannya dengan jaringan internasional dari negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. Bentuk internasional dan struktur politik harus dibangun menjadi pondasi yang kuat dari pemikiran politik kontemporer dan menjadi teori dan praktik demokrasi.

David Held (1991) memberikan solusinya dengan menawarkan konsep model federal dari dari demokrasi. Yaitu negara-negara yang berbasis demokrasi membentuk suatu institusi suprastruktur untuk membuat parlemen regional misalnya. Hal ini bertujuan mengakomodir kepentingan konstituen yang menjadi korban dari isu-isu internasional. Institusi ini dapat membentuk sebuah majelis, namun harus sangat mengedepankan demokrasi. Tidak seperti PBB yang masih menggunakan hak vetonya. Namun, konsep ini tidak sepenuhnya jelas, bagaimana cara pengambilan keputusan, bagaimana cara membuat negara anggota “disiplin”. Tidak ada kejelasan di dalamnya.

Referensi:

Held, David. 1991. ‘Democracy and Globalization’ dalam buku ‘Alternatives’ Vol 16, No 2. Pp 201-208.

. 1997. ‘Democracy and Globalization’ dalam ‘MPIfG Working Paper 97/5. Max Planc Institue for The study of societies

Isu Lingkungan dan Ekonomi Hijau Menurut Perspektif Sosialis

Perusahaan tambang emas Newmont Minahasa Raya (NMR) adalah perusahaan PMA (Penanam Modal Asing) yakni anak perusahaan Newmont Gold Company, USA. Bermula dari beroperasinya PT. Newmont Minahasa Raya tersebut mulai bermunculan masalah-masalah terutama yang berkaitan terhadap pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan, yakni produksi ikan merosot sebesar 70 persen dan penghasilan nelayan turun sebesar 50 persen pada bulan Juli 1996, hanya empat bulan setelah NMR mulai mengoperasikan pertambangan mereka (Loh, 2006). Yang paling parah adalah timbulnya penyakit-penyakit aneh yang sebelum Newmont beroperasi tidak ditemukan.

Maksimalisasi keuntungan merupakan salah satu prinsip dalam kapitalisme, dalam pijakan teori ini segala cara dapat dilakukan untuk memperoleh keuntungan yang sebenarnya. Efek dari mencari keuntungan yang sebesar-besarnya adalah terjadinya eksploitasi tenaga kerja, ekploitasi lingkungan, serta konsumen. Dalam bahasan kali ini, penulis akan mencoba mengulas mengenai perspektif Ronaldo Munck dalam artikelnya yang berjudul “Red and Green : Marxism and Nature”.

Bagi Marx, alam adalah sebuah objek yang harus dikuasai , namun bagaimanapun harus ada batas-batas tertentu dalam prosesnya, yang mana batas tersebut bukan berarti batas alami, yang sudah ada dan merupakan bagian dari alam, namun batas tersebut ada atas hasil dari interaksi manusia dengan lingkungan alamnya (Munck, 2000 : 22). Namun disisi lain Marx, menganggap bahwa pengetahuan telah merevolusi seluruh alam, kemajuan teknologi, kapitalisme dan pengembangan ekonomi negara-negara majulah yang menyebabkan terganggunya metabolisme antara manusia dan bumi, dimana tanah dan alam dieksploitasi dan dikonsumsi manusia dalam berbagai produk seperti makanan dan pakaian sehingga mengganggu keadaan alam yang seharusnya kekal dan abadi.

Perspektif marxisme mengenai konsepsi tentang alam tersebut menimbulkan perdebatan di kalangan akademis, satunya adalah Reiner Grundman, yang pro dengan pendapat marx dan berupaya untuk mempertahankan asumsi marx mengenai teori dominasi alamnya. Pendekatan ekosentris di alam memang terlihat tidak konsisten karena membuka pertanyaan, siapa yang akan mendefinisikan masalah ekologi. Menurut Grundmann, tugas manusia memang untuk menguasai alam. Di lain pihak muncul Ted Benton yang kontra dengan pendapat marx, menurut Benton, ide untu membatasi penguasaan atas alam, proyek untuk mengontrol alam dan proses sosial memang belum terpikirkan karena Marx memang hidup di abad ke-19 dimana memang yang sedang berkembang adalah kemajuan ilmu alam dan kontrol industri atas alam. Menurutnya, marx telah larut dan dibutakan oleh kemajuan ilmiah dan kontrol industri atas alam. Bagi Benton, pandangan Marx mengenai isu lingkungan dan alam masih erat kaitannya dengan konteks politik Marx dan Engels mengenai pembatasan perkembangan manusia secara alami, yang mana dengan adanya kelangkaan sumber daya alam, maka pertumbuhan penduduk dapat dicegah sehingga akan terjadi reformasi sosial dalam tatanan masyarakat. Oleh karenanya Benton percaya bahwa pandangan Marx mengenai alam sangat ambivalen dan sering bertentangan dengan cara hidup manusia (Munck, 2000:23).

Menurut marx, upaya perlindungan lingkungan yang dilakukan sudah pasti akan memperjelas ketimpangan dalam masyarakat antara yang kaya dan yang miskin. Marxis menganggap bahwa masyarakat konsumen di belahan bumi bagian utara dan kapitalisme yang menyebabkan terjadinya eksploitasi secara besar-besaran terhadap alam. Pandangan Marx mengenai dominasi alam ini pun nyatanya sangat bertentangan dengan pandangan para ekologis sosial yang sangat anti kapitalis dan menolak semua bentuk dominasi. Banyak kaum hijau yang merupakan pandukung ekologi sosial memandang bahwa kemerosotan kualitas lingkungan erat kaitannya dengan kebutuhan kapitalisme, sehingga mereka menolak pandangan marxis mengenai kemajuan teknologi dan industri yang menyebabkan terjadinya kerusakan alam, melainkan sistem ekonomi yang tak pernah puas, yakni kapitalisme.

Uni Soviet, dalam sejarahnya merupakan negara pertama yang menyisihkan wilayah dilindungi khusus untuk studi komunitas ekologi, hal ini dikarenakan kesadaran Soviet mengenai perlunya keseimbangan tertentu antara kebutuhan manusia dan alam. Soviet sedikit peduli mengenai dampak lingkungan yang disebabkan oleh percepatan industrialisasi yang mereka kembangkan. Gerakan-gerakan konservasi yang ada rata-rata dibentuk sebagai dorongan untuk melakukan perubahan besar tentang kelestarian alam, dikarenakan beberapa kasus mengkhawatirkan mengenai alam yang sempat terjadi, seperti mengeringnya laut aral sebagai akibat pengalihan anak sungainya. Air yang mengering menyebabkan pelepasan garam berbahaya ke atmosfir di wilayah aral yang kemudian menciptakan masalah kesehatan serius pada masyarakat yang mirip dengan efek radiasi nuklir (Munck, 2000:26-27). Namun pada dasarnya, kaum sosialis tidak begitu terlibat dalam ekologi dikarenakan negara-negara sosialis juga mulai mengedepankan pertumbuhan ekonominya saat ini. Pengerukan sumber daya alam yang dilakukan oleh kaum sosialis biasanya cenderung tak terencana dan bertujuan demi pemanfaatan bukan demi keuntungan semata seperti kapitalis, dan pertumbuhan juga dipandang sebagai sarana, bukan merupakan tujuan akhir. Sehingga ekonomi sosialis dapat dikatakan menggunakan dan membuang sumber daya dalam jumlah yang lebih kecil ketimbang ekonoi kapitalis.

Selama ini, isu lingkungan memperdebatkan adanya konsep pembebasan mengenai ‘good life’ untuk lebih concern pada kelestarian alam. Fase pertama dalam perdebatan fokus pada kelangkaan sumber daya alam dalam hubungannya dengan pertumbuhan populasi. Fase berikutnya mulai beralih pada isu-isu seperti polusi udara dan kualitas air. Agenda lingkungan hidup sebagian besar dirancang dan ditetapkan oleh orang-orang dan lembaga-lembaga dalam masyarakat industri maju dengan negara-negara selatan atau negara-negara dunia ketiga yang masih didominasi oleh agenda pembangunan. Namun terdapat ketimpangan luar biasa yang jelas terlihat diantara keduanya. Seperempat dari penduduk dunia hidup di utara, dalam masyarakat industri yang lebih maju, mengkonsumsi 80 persen energi yang diproduksi dunia, namun 20 persen lainnya hidup di utara dengan hanya mengkonsumsi 20 persen energi yang diproduksi dunia. (Munck, 2000:35) Selain itu, kemajuan teknologi dan industrialisasi dinilai telah menyebabkan rusaknya lingkungan sehingga kemudian isu mengenai ekologi menjadi sebuah isu global pada 1980an.

Ancaman dari adanya pemanasan global dan efek rumah kaca yang mnyebabkan kerusakan pada biosfer dan lapisan ozone merupakan salah satu akibat dari aktifitas ekonomi manusia. selama negara-negara maju masih mendahukuan kepentingannya pada pertumbuhan ekonomi maka negara-negara berkembang tidak akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam agenda lingkungan yang telah dirancang. Selama era global masih didonimasi oleh kapitalime, maka kelestarian lingkungan masih sangat terancam karena efek kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia, diperlukan sebuah peraturan bagi seluruh negara dan masyarakat dunia yang mencakup poin-poin mengenai perlindungan alam demi kelangsungan hidup manusia. Selama sumber daya alam masih dieksploitasi secara besar-besaran tanpa diperhitungkan demi keuntungan ekonomi semata dalam era global seperti saat ini, maka lingkungan dapat dipastikan akan berada pada batas akhir kehidupan suatu saat nanti.

Opini dan Simpulan

Ulasan Munck mengenai marxis ini lebih mencerminkan ulasan terhadap Uni Soviet dan bukan pada Marxisme keseluruhan. Memang banyak perdebatan di dalam ideologi Marxisme tentang dampak lingkungan yang dihadapi, namun itu semua tidak terlepas dari konteks waktu yang terjadi. Isu ingkungan menjadi popular dibicarkan setelah isu keamanan selama perang dingin berakhir. Di satu sisi globalisasi membuat kerusakan lingkungan semakin menjadi. Degradasi lingkungan ini diakibatkan oleh tindakan eksploitatif negara-negara yang ingin maju dalam pembangunan. Oleh sebab itu, pihak yang paling bertanggung jawab dalam masalah degradasi lingkungan ini adalah lembaga-lembaga perancang pembangunan yang mengkampanyekan pembangunan. Pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan justru akan semakin memperparah kerusakan lingkungan karena dipastikan pembangungan berkelanjutan tersebut masih akan menguntungkan para kapitalis negara maju karena dominasi peran yang mereka lakukan. Selama itu pula negara-negara dunia ketiga akan menjadi korban, perkembangan ekonomi di masa datang justru akan membawa dampak yang lebih serius bagi lingkungan.

Referensi:

Loh, Lembar Info Jatam. Nowmont Memperluas Kerusakannya ke Hutan lindung Dodo. http://www.jatam.org/content diakses 20 Maret 2011

Munck, Ronaldo. 2000. Red and Green : Marxism and Nature. dalam Marx @2000 Late Marxis Perspective. London : Zed book pp. 21-39

Hegemoni Budaya dan Resistensi Identitas

Globalisasi neoliberal telah menyebabkan ketimpangan dan ketidaksetaraan yang sangat mengenaskan. Namun, ketimpangan itu selalu tertutupi dan sulit untuk diselesaikan karena pihak yang dirugikan sering kali tidak merasa telah dirugikan. Ideologi berperan penting dalam menutupi dan menghambat kesadaran masyarakat akan yang sebenarnya terjadi. Pihak yang diuntungkan selalu menggunakan kekuatan mereka dalam mengglobalkan ideologi-ideologi untuk tetap menjaga keuntungan mereka. Ideologi yang ditawarkan ini dipaksakan masuk untuk menjadi lifestyle atau identitas yang populer. Contoh ideologi ini adalah konsumerisme yang sering kali terjadi di negara-negara berkembang.

Salah satu aspek dari globalisasi adalah universalisasi. Budaya sebagai sebuah lahan perebutan pengaruh nilai dan identitas, menjadi sebuah jalan untuk protes dan menyampaikan identitas seperti apa yang diinginkan. Universalisasi ini akhirnya mendapatkan perlawanan dan resistensi dari identitas yang lebih dulu diterima. Universalisasi ini berasal dari dominasi. Pihak yang dapat untuk men-universalkan adalah pihak yang dominan. Hal yang menakutkan adalah universalisasi sistem kapitalisme yang menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi. Sistem kapitalisme ini malah diterima sebagai sistem tradisional.

Lauren menggambarkan sikap resistensi ini seperti karnaval. Menurut sejarahnya, karnaval yang terjadi pada jaman pertengahan adalah sebuah aksi perlawanan terhadap hiburan kelas atas yang hanya bisa dinikmati oleh para elit. Karnaval ini adalah kritik untuk para elit atau sistem. Selain karnaval, terdapat the grotesque. Seperti sandiwara yang mengandung esensi satir untuk mengkritik para elit, tetapi lebih menonjolkan bentuk ketidaksempurnaan pada tubuh. Hal yang membedakan antara karnaval di era pertengahan dengan karnaval jaman sekarang adalah adanya kepentingan untuk menjadikan karnaval tersebut sebagai komoditas walaupun dengan esensi sama.

Karnaval dan the grotesque adalah salah satu bentuk budaya alternatif untuk menentang dominasi budaya. Dalam karnaval ini terdapat sisi-sisi ekspresi yang terimplementasi dengan penggambaran tubuh dengan berbagai macam imajinasi. Tubuh akan mendapatkan perlakuan sedemikian rupa sebagai media ekspresi. Sedangkan contoh budaya the grotesque adalah kemunculan aliran musik alternatif, budaya alternatif seperti gotik, yang bergenre “hitam”. Hitam adalah “baju perlawanan” yang menggambarkan fasisme, bohemian, gothic, dan sisi-sisi pemberontakan. Juga aliran punk, yang menonjolkan identitas berdebeda sebagai media perlawanan.